Permasalahan Utama Angka Kelahiran Rendah
Jepang, negara yang dikenal dengan teknologi canggih dan kaya akan budayanya, kini dihadapkan pada ancaman yang sama sekali berbeda. Dengan angka kelahiran rendah, yang kurang dari 800.000 setiap tahun, negara ini terancam hilang dalam beberapa dekade mendatang. Tanpa tindakan yang cepat dan tegas, Jepang akan kehilangan penduduknya dan melihat perekonomian dan budayanya tergerus. Salah satu solusi yang harus dipertimbangkan adalah kebijakan imigrasi yang serius.
Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan keprihatinannya tentang masalah angka kelahiran rendah, karena perkiraan jumlah kelahiran pada tahun 2022 di bawah 800.000 orang. Berdasarkan laporan statistik populasi yang diterbitkan oleh "Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja" pada tanggal 20 Desember 2022, jumlah kelahiran dari Januari hingga Oktober 2022 sebanyak 669.871 orang, yang merupakan penurunan sebanyak 33.827 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah kelahiran di Jepang saat ini merupakan angka terendah dalam sejarah, jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan jauh di bawah angka 811.622 pada tahun 2021 dan melebihi angka 800.000. Dalam masa lalu, jumlah kelahiran setahun melebihi 2 juta pada tahun 1970-an, namun pada tahun 2016 jumlahnya di bawah 1 juta dan terus menurun sejak saat itu. Jika jumlah kelahiran di bawah 800.000, ini akan menjadi pertama kalinya sejak tahun 1899.
Angka kelahiran rendah di Jepang ini disebabkan utamanya oleh kurangnya wanita muda yang menikah. Meskipun proporsi wanita yang tidak pernah menikah pada usia reproduktif puncak 25-34 stabil hingga pertengahan 1970-an, proporsi wanita tunggal usia 25-29 melonjak dari 21% pada tahun 1975 menjadi 66% pada tahun 2020.
Usaha Pemerintah Jepang untuk Angka Kelahiran Rendah
Perdana Menteri Fumio Kishida telah mengumumkan sikapnya untuk mengatasi masalah angka kelahiran rendah dengan "kebijakan dimensi". Sebuah kelompok studi baru telah dibentuk oleh pemerintah untuk mendengar masukan dari para ahli dan menyusun rancangan kebijakan yang akan diterapkan. Meskipun konsep "kebijakan dimensi" terdengar menjanjikan, masih harus dilihat apakah ini akan menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan angka kelahiran di Jepang.
"Kebijakan dimensi" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah angka kelahiran rendah di Jepang. Kebijakan ini mungkin meliputi berbagai aspek, seperti dukungan finansial untuk keluarga, perubahan dalam sistem kerja, atau bahkan program imigrasi untuk menambah jumlah penduduk di Jepang. Namun, karena istilah ini baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri, tidak ada rincian pasti tentang apa yang dimaksud dengan "kebijakan dimensi" ini.
Dalam "kebijakan dimensi" saat ini, Perdana Menteri Kishida menyatakan bahwa dukungan ekonomi seperti dukungan anak, dukungan perawatan anak, perawatan anak sakit, dan dukungan setelah melahirkan akan menjadi tiga pilar utama.
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah angka kelahiran rendah tidak baru saja dimulai. Posisi "Menteri Kebijakan Penanggulangan Kelahiran Rendah" telah ditugaskan sebagai penanggung jawab khusus di Kementerian Dalam Negeri sejak kabinet perombakan pertama Shinzo Abe pada tahun 2007. Selama itu, lebih dari 20 politisi telah menjabat sebagai menteri. Dalam 15 tahun tersebut, posisi ini merupakan salah satu posisi menteri yang paling sering diganti.
Kebijakan Imigrasi Solusi Permasalahan Angka Kelahiran Rendah
Ini saatnya untuk serius mempertimbangkan kebijakan imigrasi yang selama ini ditolak oleh pemerintah. Ini bisa menjadi solusi luar biasa untuk masalah angka kelahiran rendah.
Ekonomi Jepang telah tergantung pada tenaga kerja asing selama bertahun-tahun. Tanpa tenaga kerja asing yang bekerja di Jepang, tidak mungkin untuk menjalankan usaha pertanian, perikanan, pelayanan jasa, proyek konstruksi, atau pabrik. Kabinet Shinzo Abe sebelumnya ini telah menolak untuk mengadopsi kebijakan imigrasi, tapi sekarang pemerintah mulai mengambil sikap proaktif dengan menggunakan kerangka kerja "high skilled labor" dan menciptakan kualifikasi ijin tinggal baru seperti "Tokutei Ginou tipe-1" untuk menerima tenaga kerja asing dengan tujuan kerja.
Sumber artikel: https://gendai.media/articles/-/104414
